Sidang Regional Wilayah Timur

Sebelum sidang pleno diakhiri, Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib menyarankan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang kebetulan akan menutup acara bahwa DKP Nasional harus mampu membedakan antara kewenangan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten didalam mengimplementasikan program atau kegiatan dari DKP.

“Agar tidak terjadi tumpang tindih program, berikutnya lebih memudahkan penganggaran, serta koordinasi dan sinergitas kegiatan antara lembaga di tingkat lapangan nanti,” ungkap Bupati David sesaat sebelum sidang regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Timur tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI di Manado, ditutup, Jumat (23/4). Dalam sidang itu Bupati Gorontalo banyak berintegrasi dan bertukar gagasan tentang program maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya skala Nasional atau skala regional dan juga lokal. Diskusi hangat tercipta antara sesama Bupati/Walikota sebagai anggtoa kelompok sidang. Dalam penyelenggaraan dengan agenda sidang-sidang kelompok, telah berjalan alot dengan penuh pengkajian diantara anggota kelompok yang terdiri dari beberapa Bupati/Walikota yang berasal dari wilayah Indonesia timur. Dalam merumuskan dan memantapkan kebijakan maupun program konkrit DKP, forum sidang telah menghasilkan beberapa hasil kajian bersama yang kemudian akan menjadi butir-butir rekomendasi untuk meningkatkan kinerja DKP di tahun yang akan datang.

Bupati mengatakan, harapan utama untuk melahirkan rekomendasi akhirnya, berhasil dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan oleh panitia Kementerian Pertanian RI. “karena, produk rekomendasi ini dapat menjadi acuan secara nasional dalam mendorong agregasi kinerja DKP Nasional, “ tutur Bupati David. Acara ini ditutup dengan penandatanganan naskah DKP hasil rumusan bersama oleh masing-masing Bupati/Walikota yang hadir.